JAKARTA — Pemerintah menggarap empat agenda kebijakan untuk mempercepat transformasi digital nasional, dengan salah satu fokus terbesar: efisiensi belanja negara melalui digitalisasi transaksi pemerintah.
Wamenko Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menjelaskan, digitalisasi kini telah menyatu dengan aktivitas produksi, konsumsi, hingga intermediasi keuangan — sehingga tugas pemerintah adalah memastikan konektivitas transaksi digital tepat sasaran dan efisien.
E-katalog bertemu marketplace
Sejak Oktober 2026, pengadaan barang dan jasa pemerintah mulai memanfaatkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) dengan fitur pembayaran daring pada e-katalog. Pemerintah juga memperluas skema kerja sama e-katalog yang terhubung langsung dengan marketplace dan pelaku UMKM.
Praktiknya, pengadaan kantor tidak lagi harus melalui rantai panjang distributor besar — kini bisa memesan dari UMKM yang tergabung dalam marketplace resmi. Efeknya ganda: belanja negara lebih efisien dan pasar UMKM meluas.
Tiga agenda lain
Agenda lainnya mencakup digitalisasi ekonomi dan keuangan daerah; pemanfaatan kecerdasan buatan di sektor keuangan untuk memperbaiki kualitas keputusan; serta pengembangan talenta digital lewat program seperti Digital Talent Scholarship yang diperkuat bersama mitra global.
Seluruh agenda ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden dalam Sidang Paripurna DPR 16 Agustus 2026 tentang efisiensi belanja dan perluasan keterlibatan UMKM dalam pengadaan pemerintah.
Sumber: CNBC Indonesia