JAKARTA — Pemerintah menyempurnakan kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2026. Aturan baru memberi ruang eksportir pertambangan yang memenuhi kriteria untuk menempatkan minimal 30 persen hasil ekspornya di bank devisa yang ditunjuk Bank Indonesia selama paling sedikit tiga bulan — termasuk bank non-BUMN.

PP ini berlaku bagi perusahaan pertambangan Indonesia dengan kepemilikan saham minimal 10 persen dari setidaknya satu pemegang saham asal tujuh negara atau kawasan mitra: Amerika Serikat, Kanada, Tiongkok (termasuk Hong Kong), Australia, Korea Selatan, Jepang, dan Uni Eropa.

Mengapa diubah sekarang

Langkah ini dilakukan untuk menjaga momentum pertumbuhan di tengah tekanan eksternal. Dengan menahan devisa lebih lama di sistem perbankan domestik, cadangan devisa menjadi lebih kokoh dan penawaran valas di pasar meningkat — meredam tekanan pada rupiah yang tengah dihadapi belakangan ini.

Sinyal untuk eksportir

Pemerintah menyebut perubahan regulasi ditargetkan rampung pada pertengahan November 2026, diikuti pengujian sistem, uji coba terbatas pada pertengahan Desember, hingga beroperasi penuh pada 1 Januari 2027.

Bagi pelaku tambang, aturan ini menuntut penyesuaian tata kelola kas — tetapi imbalannya berupa akses skema insentif yang menyertainya. Bagi pasar, ini sinyal bahwa pemerintah memainkan semua kartu ketahanan eksternal yang tersedia.

Sumber: BeritaNasional.com