JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan penggunaan rokok elektrik (REL) atau vape hukumnya haram. Ketetapan tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 — sebuah keputusan yang dinantikan setelah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto sebelumnya meminta MUI mengeluarkan fatwa tersebut.

Apa dasar penetapannya

Dalam pertimbangan fatwa, penggunaan vape dinilai membawa mudarat lebih besar daripada manfaatnya — mulai dari kandungan nikotin yang adiktif, risiko gangguan pernapasan, hingga paparan zat berbahaya pada cairan uap. Prinsip preventif dalam hukum Islam menempatkan perlindungan nyawa dan kesehatan di atas klaim "alternatif lebih aman".

Reaksi publik dan pasar

Keputusan ini memicu percakapan hangat di media sosial: sebagian menyambut positif sebagai penguatan pengendungan produk adiktif di kalangan remaja, sebagian mempertanyakan dampaknya ke industri vape yang berkembang di Indonesia.

Bagi dunia kesehatan, fatwa ini menjadi momentum: regulasi pemasaran vape yang selama ini longgar kini mendapat dukungan moral yang kuat dari otoritas keagamaan — faktor yang terbukti efektif mengubah perilaku di masyarakat.

Langkah lanjutan

Praktisi kesehatan mendorong pemerintah mengikuti dengan regulasi turunannya: pembatasan iklan, penjualan kepada anak di bawah umur, dan pengetatan peredaran cairan bermasalah. Edukasi sekolah juga diharapkan ikut menjelaskan alasan medis di balik penetapan itu.

Sumber: BeritaNasional.com