JAKARTA — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) resmi memundurkan jadwal prosesi pemilihan, penetapan, dan pelantikan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka menjadi 9 Desember 2026, dari semula 2 Desember. Keputusan diambil setelah rapat gabungan pimpinan fraksi dan utusan DPD merespons surat resmi dari Presiden Prabowo Subianto.

Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan, Presiden membutuhkan waktu tambahan untuk berkomunikasi dengan partai-partai koalisi dan sejumlah tokoh sebelum mengajukan dua nama calon wakil presiden sebagaimana amanat konstitusi.

"Presiden memerlukan bicara dengan koalisi dan berbagai tokoh, karena itu presiden mengusulkan agar sidang paripurna dalam rangka pemilihan jabatan wapres diusulkan tanggal 9 Desember," ujar Muzani.

Masih dalam batas konstitusi

Meski mundur sepekan, jadwal baru itu masih berjarak 33 hari dari tenggat 60 hari yang jatuh pada 11 Januari 2027, merujuk pada UUD dan UU MD3. Berdasarkan Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024, Presiden wajib menyampaikan dua nama calon wakil presiden paling lambat dua pekan sebelum sidang paripurna — artinya paling telat 25 November 2026.

Mekanisme pemilihan itu sendiri belum ditetapkan. Muzani menyebut detail teknis, termasuk kemungkinan voting atau musyawarah mufakat, akan disiapkan oleh panitia ad hoc MPR.

Kekosongan sejak 12 November

Kursi wakil presiden kosong sejak Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR pada Kamis (12/11). Dalam pernyataannya, Gibran menegaskan pengunduran diri tidak berkaitan dengan polemik surat penyetaraan ijazah SMA yang dibatalkan Mahkamah Agung.

Sampai artikel ini terbit, nama-nama yang beredar di lingkar politik masih bersumber dari pengamatan elite partai — belum ada usulan resmi dari Istana.

Sumber: CNN Indonesia / ANTARA