JAKARTA — Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mendorong Polri mengusut tuntas kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo, hingga ke ranah pidana. Salah satu jalur yang didorong adalah menerapkan pasal makar bagi para pelaku.
Dukungan pengusutan juga datang dari fraksi lain. Wakil Ketua Komisi XIII Fraksi Gerindra Sugiat Santoso mendorong Istana menyisir ulang kebijakan di kementerian dan lembaga yang diduga dimanfaatkan dari hasil penyadapan — agar tidak ada kebijakan negara yang lahir dari cara yang melanggar hukum.
DPR ambil inisiatif RUU penyadapan
Perkembangan paling menarik terjadi di sisi legislasi. DPR untuk pertama kalinya menggelar rapat dengar pendapat untuk merintis Undang-Undang Penyadapan atas inisiatif dewan sendiri. RDP dengan Polri membahas draf RUU tersebut setelah kasus penyadapan mencuat ke permukaan.
Tujuan RUU itu membatasi secara ketat siapa yang berwenang melakukan penyadapan, dengan persetujuan siapa, dan untuk kepentingan apa — sehingga penyadapan tidak lagi menjadi wilayah abu-abu antara kepentingan penegakan hukum dan pelanggaran privasi.
Tahap penyidikan berjalan
Sementara itu, kasus dugaan makar yang menyeret Listyo Sigit dilaporkan telah naik ke tahap penyidikan. Sejumlah pejabat terkait telah menjalani pemeriksaan, termasuk satu perwira yang diberhentikan tidak dengan hormat dari kesatuan.
Pengamat hukum menilai proses ini menjadi ujian bagi Polri untuk membuktikan bahwa lembaga sanggup mengadili jenderalnya sendiri secara terbuka dan berimbang.
Sumber: BeritaNasional.com / Kompas.id