JAKARTA — Desakan publik agar seluruh anggota DPR RI membuka ijazah dan riwayat pendidikannya kembali menguat melalui petisi daring. Hingga Selasa (17/11) pagi, petisi tersebut tercatat memperoleh 21.477 tanda tangan terverifikasi dan dibagikan lebih dari 26 ribu kali.

Petisi memuat tiga tuntutan terkait keterbukaan ijazah dan riwayat pendidikan seluruh anggota dewan, dan turut diwarnai pertanyaan publik mengenai latar belakang pendidikan sebagian anggota legislatif.

Tanggapan dari Senayan

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menanggapi dengan menekankan legitimasi elektoral. "DPR ini kan pilihan rakyat. Kami 580 ini terpilih melalui pemilu, rakyat yang pilih kami," kata Doli di Kompleks Parlemen, Rabu (18/11).

Ia menyatakan seluruh anggota DPR yang mencalonkan diri telah melalui proses administrasi dan verifikasi sesuai ketentuan undang-undang, dan mempersilakan masyarakat mengajukan gugatan bila memiliki informasi yang ingin diuji. "Ini era terbuka, sistem politik kita demokratis," ujarnya.

Momentum transparansi

Berlatar polemik verifikasi ijazah yang sempat melibatkan pejabat tinggi, petisi ini menunjukkan bahwa isu transparansi kredensial pejabat kini menjadi agenda publik yang sulit diabaikan — apalagi menjelang proses politik penting di parlemen.

Sebagian pengamat menilai cara paling elegan meredam isu ini sederhana: keterbukaan sukarela. Semakin lama ditunda, semakin besar ruang spekulasi.

Sumber: VOI / Kompas.com