JAKARTA — Pemerintah memperluas akses pendidikan gratis melalui dua jalur sekaligus: pembangunan Sekolah Rakyat dan pelibatan sekolah swasta dalam program pembiayaan negara.

Hingga Oktober 2026, sebanyak 265 Sekolah Rakyat telah selesai dibangun dan tersebar di 131 kabupaten/kota — memberikan kesempatan pendidikan kepada lebih dari 45 ribu anak. Sekolah Rakyat menerapkan sistem berasrama lengkap: tempat tinggal, sarana olahraga, makanan bergizi, hingga layanan kesehatan.

Mengikuti putusan MK

Perluasan ke sekolah swasta bukan tanpa dasar hukum. Kebijakan ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang menegaskan kewajiban pemerintah pusat dan daerah menjamin pendidikan dasar tanpa pungutan biaya — termasuk di sekolah swasta yang memenuhi persyaratan.

Contoh dari DKI Jakarta

DKI Jakarta menjadi salah satu daerah yang mulai menjalankan kebijakan itu. Pemprov DKI mengalokasikan anggaran sekitar Rp253,6 miliar untuk program sekolah swasta gratis pada 2026, mencakup 103 sekolah dari jenjang SD, SMP, SMA/SMK, hingga SLB.

Bagi keluarga kurang mampu, artinya pilihan sekolah tidak lagi sempit: negara menjamin tempat duduk yang layak, baik di sekolah negeri, Sekolah Rakyat, maupun sekolah swasta peserta program.

Tantangan berikutnya adalah memastikan kualitas: akreditasi, kesejahteraan guru, dan pengawasan agar anggaran besar ini benar-benar sampai ke meja belajar siswa.

Sumber: JPNN.com